SANANA – Komisi II DPRD kabupaten kepulauan sula (Kepsul), didesak panggil kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Marini Nur Ali, agar bahas masalah tunggakan pembayaran tunjangan non-sertifikasi (Nonser) guru tahun anggaran (TA) 2024.
Desakan ini datang dari sekretaris dewan pimpinan cabang (DPC) gerakan mahasiswa nasional indonesia (GMNI) kepulauan sula Alfareja Sangaji, Jumat (14/3/2025). Dimana, sebagian nonser guru 2024 hingga kini (2025 red) belum terbayar.
“Hak-hak guru harus dibayarkan karena itu sudah diatur dalam UU, jika tidak dibayarkan maka berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar,”kata pria yang akrab disapa Reja itu.
Reja memaparkan, sertifikasi guru sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana untuk memastikan tiap guru memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional serta peningkatan kesejahteraan.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat (Pempus) melalui kementerian keuangan (Kemenkeu), diduga telah menyalurkan dana tambahan penghasilan guru, yakni tunjangan khusus dan tunjangan profesi guru (TPG) 100 persen.
Hal ini dilihat berdasarkan data website kemenkeu tahun anggaran (TA) 2024 yang diakses media ini, rincian dana tambahan penghasilan guru ASN daerah sebesar Rp 570 juta dan direalisasi 100 persen.
Dana tunjangan khusus guru ASN daerah sebesar Rp 6,89 miliar dan direalisasikan 100 persen, dana tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah sebesar Rp 15,23 miliar dan direalisasi 100 persen.
Sedangkan, total guru PNS penerima non-sertifikasi (Nonser) atau tambahan penghasilan (Tamsil) kurang lebih 300 orang, dan ditriwulan III hanya menerima Nonser 100 orang.
Kemudian, Nonser triwulan IV 2024 kemarin hingga memasuki bulan maret 2025, Nonser triwulan ke IV tak kunjung dicairkan, dan diduga tanpa ada alasan yang jelas dari disdik kepsul.
Sementara, kurang lebih 300 guru penerima tunjangan nonser, jumlah ini jika diakumulasikan dana yang belum terbayar diperkirakan mencapai Rp 4 Miliar (Rp 4.000.000.000.00). (at)
