A. Prolog
Efisiensi anggaran selalu menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah seharusnya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang tidak selalu rasional, termasuk dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jakarta.
Pelaksanaan Bimtek SAKIP tentu memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja.
Akan tetapi, persoalannya bukan sekadar penting atau tidaknya kegiatan ini, melainkan apakah model pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.
B. Antara Kebutuhan dan Pemborosan Anggaran
Tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta memiliki keunggulan sebagai pusat pemerintahan dengan akses langsung ke kementerian dan lembaga teknis.
Pemda sering berargumen bahwa pelaksanaan Bimtek di ibu kota memungkinkan aparatur daerah mendapatkan pembelajaran langsung dari para pakar. Namun, dalam konteks efisiensi anggaran, apakah ini satu-satunya cara yang paling efektif.
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di berbagai daerah, biaya perjalanan dinas ke Jakarta sering kali lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.
Anggaran yang dikeluarkan tidak hanya mencakup biaya pelatihan, tetapi juga tiket perjalanan, akomodasi hotel, uang harian, serta berbagai biaya lain yang berpotensi membebani APBD.
Padahal, dengan perkembangan teknologi, Bimtek sebenarnya bisa dilakukan secara daring atau menghadirkan narasumber langsung ke daerah dengan biaya yang jauh lebih rendah.
Seorang pakar kebijakan publik, Prof. Dr. Riant Nugroho menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya tentang pemangkasan biaya, tetapi tentang bagaimana setiap pengeluaran menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kinerja birokrasi.
jika Bimtek SAKIP di Jakarta hanya menjadi ajang perjalanan dinas tanpa implementasi yang jelas di daerah, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pemborosan anggaran.
C. Dampak terhadap Akuntabilitas dan Kinerja Pemda
Ironisnya, meskipun Bimtek SAKIP bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja, sering kali pelaksanaannya tidak mencerminkan prinsip tersebut.
Banyak daerah yang nilai SAKIP-nya tetap rendah meskipun rutin mengikuti pelatihan semacam ini. Mengapa? Karena yang lebih penting dari sekadar pelatihan adalah komitmen pemimpin daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran dalam setiap kebijakan.
Dalam kajian yang dilakukan oleh, Center for Strategic and International Studies (CSIS) bahwa, peningkatan nilai SAKIP di suatu daerah lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan budaya kerja dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang efektif, bukan sekadar keikutsertaan dalam Bimtek.
Artinya, tanpa adanya reformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan, Bimtek hanya menjadi formalitas administratif yang tidak membawa perubahan signifikan.
D. Rekomendasi: Mencari Alternatif yang Lebih Efektif
Jika tujuan utama Bimtek adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola akuntabilitas kinerja, maka ada beberapa alternatif yang lebih efisien.
1. Pelatihan Daring (Online Training)
Dengan perkembangan teknologi, pelatihan bisa dilakukan secara daring dengan menghadirkan narasumber dari kementerian tanpa perlu biaya perjalanan dinas.
2. Pelatihan Lokal dengan Narasumber yang Didatangkan ke Daerah.
Mengundang pakar langsung ke daerah bisa menjadi pilihan yang lebih hemat biaya dan memungkinkan lebih banyak peserta untuk berpartisipasi.
3. Pendampingan Berkelanjutan di Daerah.
Daripada menghabiskan anggaran untuk pelatihan sekali-sekali di Jakarta, lebih efektif jika dilakukan pendampingan teknis secara langsung oleh tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu di daerah.
E. Catatan Epilog
Bimtek SAKIP adalah instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi, tetapi pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip. (red)
Penulis: Mohtar Umasugi
