HARAPAN – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang baru merupakan momentum penting bagi masyarakat, bukan hanya sebagai seremonial politik, tetapi awal dari kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata.
Sebagai bagian dari elemen intelektual dan moral di daerah ini, Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kepulauan Sula memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan yang baru saja dilantik.
Dalam konteks pembangunan daerah, pemimpin yang visioner menjadi kebutuhan mendesak. Seperti yang dikatakan oleh Peter F. Drucker (1999), “The best way to predict the future is to create it.
Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif dan berorientasi jangka panjang.
Kepulauan Sula memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
Maka, pemimpin yang baru harus memiliki visi yang jelas dalam memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999) dalam bukunya Development as Freedom, pembangunan harus dilihat sebagai upaya memperluas kebebasan manusia, termasuk kebebasan ekonomi, sosial, dan politik.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat.
MD KAHMI Kepulauan Sula menekankan, pentingnya politik gagasan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin daerah harus mampu menghadirkan kebijakan berbasis data dan riset, bukan sekadar populisme politik.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Max Weber (1922) tentang rational-legal authority, di mana pemerintahan yang efektif harus berlandaskan pada aturan hukum dan rasionalitas, bukan sekadar karisma atau kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi harapan utama. Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tersandera oleh praktik korupsi.
Joseph Stiglitz (2002) dalam Globalization and Its Discontents menegaskan bahwa pemerintahan yang akuntabel adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati harus memastikan bahwa kebijakan fiskal mereka diarahkan untuk kepentingan rakyat dan menghindari potensi penyimpangan anggaran.
Sebagai pemimpin daerah, Bupati dan Wakil Bupati yang baru harus mampu merangkul semua elemen masyarakat, tanpa melihat perbedaan politik dalam Pilkada sebelumnya.
Dalam teori rekonsiliasi politik yang dikemukakan John Rawls (1971) dalam A Theory of Justice, keadilan sosial hanya bisa dicapai jika pemimpin bersikap inklusif dan merangkul seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.
Pilkada boleh selesai, namun tanggung jawab kepemimpinan baru saja dimulai. Masyarakat Kepulauan Sula membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memperdalam polarisasi politik.
Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama harus menjadi prioritas utama.
Sebagai bagian dari kelompok intelektual yang peduli pada pembangunan daerah, MD KAHMI Kepulauan Sula berharap kepemimpinan yang baru dapat, menjalankan pemerintahan berbasis visi dan data dengan perencanaan jangka panjang yang jelas.
Menegakkan tata kelola yang bersih dan transparan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Mengutamakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat agar ekonomi lokal semakin kuat.
Membangun pemerintahan yang inklusif dengan merangkul semua elemen masyarakat, tanpa diskriminasi politik. Memperkuat peran pendidikan dan kebudayaan sebagai fondasi utama bagi kemajuan daerah.
Kami percaya bahwa dengan komitmen yang kuat dan kerja keras, Kepulauan Sula dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Namun, ini bukan hanya tugas Bupati dan Wakil Bupati semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Seperti kata Bung Hatta, “Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur sulit diperbaiki. Maka, kejujuran dan integritas dalam kepemimpinan adalah hal yang paling mendasar bagi kemajuan daerah kita.
Sinergitas pemikiran MD KAHMI Kepulauan Sula adalah dengan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif demi kebaikan bersama.
Kepemimpinan yang amanah adalah harapan kita semua, dan semoga pelantikan Bupati dan Wabup menjadi awal dari era baru yang lebih baik bagi Kepulauan Sula. (as)
Mohtar Umasugi
Kordinator Presidum MD KAHMI Kepsul
