SANANA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra tunjuk, Munir Banapon pimpin PBB Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) periode 2025-2030.
Pasalnya, penunjukan ini melalui surat keputusan (SK) DPP PBB nomor: SK.PP/0206/2025 tentang pengesahan susunan dan personalia DPC PBB Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 1446-1451/2025-2030. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 JumaDil Awal 1447H atau bertepatan dengan 05 November 2025.
Nama Munir Banapon sebelumnya masuk melalui rekrutmen terbuka calon ketua DPC PBB Kabupaten/Kota se-Indonesia dikarenakan pengurus DPC PBB periode sebelumnya tidak melaksanakan musyawarah cabang.
Kemudian, Munir Banapon melalui surat mandat DPP PBB nomor: AM.0196/DPP-Sek/10/2025 27 Oktober 2025 dimandatkan sebabai ketua DPC PBB dengan didampingi dua orang fungsionaris DPW PBB Provinsi Malut, untuk membentuk dan menyusun personalia DPC PBB Kepulauan Sula Periode 2025-2030.
Munir merupakan orang lama di PBB Kepulauan Sula sebelumnya pernah menahkodai DPC PBB periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
Selain Munir Banapon dalam kepengurusan tersebut ada juga nama mantan anggota DPRD Kepulauan Sula Periode 2014-2019 Mhd. Idham Umamit yang didaulat menjadi Sekretaris DPC PBB dan Sumita Ramli ditunjuk sebagai bendahara DPC PBB Kepulauan Sula.
Kepengurusan DPC PBB berjumlah 12 orang, yang di isi nama-nama Calon Legislatif (Caleg) PBB yang berkompetisi di Pileg 2024 kemarin. Diantaranya, anggota DPRD Kepulauan Sula periode 2024-2029 Yana Lek yang dipercayakan menjadi wakil ketua DPC PBB.
Sedangkan mantan ketua DPC PBB yang kini masih aktif anggota DPRD Kepsul Lasidi Leko dipercayakan menjadi ketua penasehat cabang, sementara Jamaludin Fatgehipon ditunjuk menjadi ketua badan kehormatan cabang (BKC).
“Semua kekuatan, potensi dan sumberdaya PBB akan dirangkul agar Konsolidasi PBB semakin kuat dan berjaya pada Pileg dan Pilkada mendatang,”kata Munir.
Menir menambahkan, kepengurusan DPC PBB hanya berjumlah 12 personil, namun masih ada Komite Aksi pemenangan pemilu dan dadan otonom serta sayap partai juga DPAC di 12 Kecamatan yang akan dibentuk sehingga membutuhkan sumberdaya anggota yang lebih besar. (at)
