SANANA – Sekretaris Daerah (Sekda) Muhlis Soamole dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Hi.Sajwan Fagehipon, menerima pesan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pesan dari Presiden Prabowo Subianto disampaikan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada saat penutupan rapat koordinasi (Rakor) singkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah dan non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/10/2025).
Bunyi pesan Presiden Prabowo Subianto, mengingatkan Sekda dan Kepala Bappeda agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) merah putih.
Arahannya, Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mempercepar pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit diseluruh Indonesia, sebab target istana mulai pembangunan di bulan ini (Oktober red) dan selesai pembangunan di bulan Maret 2026.
Setiap gerai mendapatkan alokasi dana Rp 3 miliar dibagi dua skema, yaitu Rp 2,5 miliar untuk pembangunan dan kendaraan, serta Rp 500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Lanjut Bima, Kemendagri bersama lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik Daerah atau Negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.
Sehingga, ia meminta seluruh Sekda segera berkoodinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Koperasi serta satuan tugas (Satgas) ditingkat Kecamatan, koordinasi ini untuk memastikan terpenuhinya empat kreteria utama lahan, yakni atas hak, luasan, lokasi strategis dan kondisi lahan.
Sekda Kepulauan Sula Muhlis Soamole mengaku, sesuai arahan Wamendagri di seluruh Indonesia, peserta Rakor setelah kembali ke Daerah masing-masing langsung berkoodinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan.
Wamendagri juga menegaskan, Pemerintah akan fokus memberikan dukungan ke Daerah-Daerah yang paling membutuhkan untuk mamastikan terpenuhinya standAr pelayanan minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.
“Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,”tandasnya. (at)
